Tags

, , , ,

Sampah di sungai

*Tulisan Lama yang masih Kontekstual

Kita akan melakukan normalisasi pada Kanal Banjir Barat (KBB) sedangkan untuk Kanal Banjir Timur (KBT) akan masih dilanjutkan pembangunannya dengan melakukan pembebasan berbagai lahan yang dilalu KBT dan pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar  dana Rp. 1,6 triliun untuk hal tersebut. Kedua kanal banjir ini sudah menunjukkan hasil positif, hal ini diungkap fauzi bowo yang dikutip dari batavia.co.id pada tanggal 17 februari 2010.

Program lain yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir adalah dengan melakukan pengerukan kali-kali yang berpotensi banjir dan juga memperbaik saluran drainase. Sebagaimana disebutkan di situs resmi Depkominfo, kedua program ini ternyata hampir menghabiskan Rp. 400 Milyar.

Selanjutnya yang perlu kita garis bawahi adalah, apakah semua program yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Ketika kita merefleksikan, ternyata masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Diantaranya adalah beberapa pemukiman penduduk digusur demi pembangunan KBB dan KBT. Sebagaimana dilansir dalam situs kompas, beberapa warga melakukan demo karena tidak terima rumah mereka digusur demi pembangunan KBT. Pengerukan sungaipun tidak berjalan dengan efektif, terbukti dengan kejadian pada akhir oktober tahun 2010 ini. Luapan  air ke jalan raya tidak bisa dielakkan, sehingga berdampakkan kemacetan yang sangat parah

Menurut Tim dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, beberapa alasan terjadinya banjir adalah karena pembuangan sampah di sungai. Kegiatan ini mengakibatkan aliran sungai terhambat dan menyebabkan lambatnya gerakaan air, sehingga meluap dan banjir. Selanjutnya drainase yang terbatas dan tidak adanya tempat pengaliran air, sehingga air tergenang dan terjadilah banjir. Lalu sungai yang menjadi dangkal akibat tertimbunnya berbagai jenis benda atau unsur-unsur sungai di sungai sehingga aliran air semakin kecil dan jika dilalui dalam jumlah besar akan terjadi banjir.

Beberapa upaya penanggulangan banjir adalah dengan membiarkan aliran sungai lancar tanpa hambatan dengan pembuatan saluran drainase yang teratur dan membersihkan aliran sungai dari sampah-sampah yang menghalangi. Selanjutnya adalah pengerukan sungai  dan membuat lebih dalam aliran sungai sehingga kuantitas air yang dapat melalui kali tersebut bisa bertambah setiap waktunya (Sudaryoko, 1986).

 

Menurut saya yang menjadi permasalahan adalah pemerintah masih belum mau melibatkan masyarakat dalam proses penanggulangan banjir. Ini dapat dilihat dari data Humas Balai Konservasi SDA. Pemerinatah memberikan tander kebeberapa perusahaan terpadu seperti, PT Waskita Karya, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, PT Wijaya Karya, PT RSEA Engineering Corp, PT Hutama Karya.

Sebenarnya masyarakat dapat digerakkan untuk memelihara saluran-saluran air / got agar tetap bersih dari sampah sehingga aliran air akan tetap lancar. Mereka juga diikut sertakan dalam pengerukan sungai yang melewati lingkungannya. Koordinasikan akan dilakukan melalui kelurahan atau kecamatan tempat terjadi banjir dengan pemerintah. Bukan hanya itu, dana yang mencapai Rp. 2 triliun yang dianggarkan untuk perusahaan-perusahaan yang mencapai bisa dialihkan untuk kesejahteraan warga yang ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan ini, sehingga nantinya bisa menjadi penguat dan motivasi.

Bukti tentang lebih efektinya program-program yang melibatkan masyarakat dapat dilihat dalam program PNPM mandiri. Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat mengatakan bahwa PNPM Mandiri pada dasarnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di indonesia dengan pola pemberdayaan masyarakat. Program yang sudah ada sejak lama ini turus berkembang dan terus memberikan bentuk gambaran efektifitas dari pemberdayaan masyarakat dalam program-program pemerintah.

Dari analisis yang dapat disimpulkan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah lebih memberikan banyak manfaatnya. Ketika masyarakat dilibatkan otomatis kesadaran diri akan tanggung jawab memelihara saluran air dan sungai akan muncul. Bagi masyarakat yang tidak mengurus lingkungannya maka nanti mereka sendiri yang akan merasakan dampaknya. Selanjutnya ini juga merupakan sarana pemberdayaan masyarakat yang masih menjadi pengangguran, walau nantinya dana yang diterima tidak banyak tetapi ini setidaknya bisa membantu dalam kehidupan mereka.

Pada akhirnya memang harus kembali kemasyarakat. Tidak ingatkah prinsip dari demokrasi rakyat ini? “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, begitu juga keterlibatan masyarakat dalam hal penanggulangan banjir ini. Orang-orangnya adalah lingkungan masyarakat yang terkena effek dari bencana banjir, masyarakat itu sendiri yang melaksanakannya, dan masyarakat sendiri yang akan merasakan dampak positifnya. Sehingga tidak perlu seharusnya melakukan pembangunan kanal banjir yang mengakibatkan pemukiman warga tergusur. Dan ketika masyarakat mampu untuk melaksanakan program tersebut, lalu kenapa kita masih menggunakan jasa perusahaan tertentu.

 

Daftar Pustaka

Departemen Komunikasi dan Informatika. (2009). DKI Jakarta Siapkan Dana Rp. 399.5 Miliar untuk atasi Drainase Buruk. Diakses pada 19 November 2010 dari http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/dki-jakarta-siapkan-rp3995-miliar-untuk-atasi-drainase-buruk/

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (2001). Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Banjir. Diakses pada 19 November 2010 dari http://pustaka.pu.go.id/files/pdf/KT-pt-00793-1115200795316.pdf

Sudaryoko, Y. (1986). Pedoman Penaggulangan Banjir. Diakses pada 29 November 2010 dari http://pustaka.pu.go.id/files/pdf/KT-ppb-00676-119200723338.pdf

Humas Balai Konservsi Sumber Daya Alam. (2009). DIRJEN SDA Harapkan Media Massa Gencar Sosialisasikan Upaya Penanganan Banjir. Diakses pada 29 November 2010 dari http://www.pu.go.id/satminkal/dit_sda/arsip%20Berita/2009-01-21/JUMPA%20PERS%20DIRJEN%20SDA%2019JAN2009.pdf

Kompas. (2010). Sistem Pengendalian Banjir Jakarta belum Optimal. Diakses pada 29 November 2010 dari http://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/18/12400296/Sistem.Pengendalian.Banjir.Jakarta.Belum.Optimal

Kompas. (2010). Warga Buaran Demo Tolak Gusuran BKT. Diakses pada 29 November 2010 dari http://www.kompas.com/lipsus112009/kpkread/2008/11/24/1213016/Warga.Buaran.Demo.Tolak.Gusuran.BKT

Royat, Sujana. (2010) PNPM Mandiri, Upaya Keluar dari Kemiskinan. Diakses pada 29 November 2010 dari http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Apnpm-mandiri-upaya-keluar-dari-kemiskinan&catid=53%3Aartikel&Itemid=65&lang=in