Tags

, , , ,

Kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan. Tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah membuat masyarakat hidup dalam kehidupan yang serba berkecukupan atau malah kekurangan. Berdasarkan data tingkat pendapatan, BPS (2010) menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang tergolong miskin sekitar 31.02 juta jiwa. Mereka yang digolongkan miskin ini berpendapatan hanya 1 dolar rupiah perharinya (9-10 ribu rupiah). Jika dinaikkan standar kategori miskin yang ditetapkan menjadi 2 dolar perhari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Pertambahannya mencapai setengah dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Sungguh memprihatikan nasib bangsaku ini.

Penduduk yang digolongkan miskin, secara otomatis sangat susah untuk mengaplikasikan pola makan tiga kali sehari. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang mereka raih yang menyebabkan minimnya daya beli. Pendapatan sekecil itu juga sudahlah pasti tidak akan mampu digunakan untuk membiayai pendidikan baik menengah atas ataupun pendidikan tinggi. Terlebih lagi untuk membayar pengobatan atau perawatan di rumah sakit. Dan dengan pendapatan sekecil itu juga tidak akan mampu masyarakat menyisihkan untuk bekal hari tua nanti. Lalu bagaimanakah nasib rakyat ini?

 

Analisis Konstitusi

Kondisi ini sebenarnya sangat bertentangan dengan konstitusi negara ini. Dalam pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal ini merupakan salah satu tafsiran dari sila kelima yakni keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kurangnya jaminan sosial seperti yang digambarkan di atas, menjadi tanggung jawab pemerintah jika merujuk ke UUD dan sila tersebut.

Walaupun sudah berbunyi secara jelas di dalam UUD 1945, pemerintah sampai saat ini belum juga melaksanakan jaminan sosial secara maksimal. Padahal UUD ini juga diperkuat oleh UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Tidak hanya itu. UU No 9 tahun 2012 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) juga sudah disahkan dan akhirnya mencapai titik temu dari dilema yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. BPJS merupakan lembaga yang nantinya akan menaungi jaminan sosial dari seluruh rakyat Indonesia dan bersifat nirlaba.

Pengaplikasian UU BPJS akan dilaksanakan nanti pada awal tahun 2015. Pelaksanaan sistem jaminan sosial ini (jika terjadi) akan menjadi pertama kalinya diberlakukan di Indonesia setelah 70 tahun amanat jaminan sosial ini dirumuskan di dalam UUD oleh founding father negara ini. Benarkah pemerintah serius untuk mengurus rakyatnya? Bisa kita buktikan nanti pada pelaksanaan UU ini.

 

Refleksi Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini jelas merupakan salah satu tafsir dari pancasila sila kelima. Sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan terjaminnya kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Jaminan kehidupan yang diharapkan nantinya bisa berupa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan akan kehidupan di masa-masa non-produktif, dan lain sebagainya. Jaminan ini nanti akan menjadi pendukung masyarakat di Indonesia untuk menyelenggarakan aktivitas hidup dan penghidupannya sehari-hari. Jika kebutuhan dasar masyarakat seluruhnya terpenuhi maka berimbas pada terwujudnya optimalisasi pengembangan potensi masyarakatnya.

Keadilan sosial adalah membangun struktur keseimbangan dan keteraturan, yang nantinya akan menciptakan animo adil di dalam masyarakat. Untuk mencapai animo tersebut, masyarakat dan negara mempunyai masing-masing kewajiban. Negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan sosial dan menjamin kesejahteraan dasar serta kehidupan yang layak bagi warganya. Sedangkan masyarakat berkewajiban untuk berkontribusi bagi negaranya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.[1]

Dari sini jelas bahwa salah satu poin dalam sila kelima yakni menjamin kesejahteraan sosial bagi tiap-tiap warga negara. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa para founding father telah memikirkan hal ini pada saat negara ini lahir dan ini mengindikasikan pentingnya jaminan sosial bagi warga negara.

 

Menghidupkan Kembali Jaminan Sosial

Wacana jamian sosial sejatinya sudah ada sejak pertama kali negara ini dibentuk. Sudah sangat jelas pula konstitusi yang mengatur jaminan sosial ini. Hanya saja, ide jaminan sosial ini terkesan mati suri dan terkubur di dalam perut bumi lantaran mandulnya dalam tataran aplikasi. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya efek dari jaminan sosial yang digemborkan tersebut. Perlu dirumuskan ulang langkah-langkah kongkrit untuk menghidupkan kembali serta mengaplikasikan ide jaminan sosial ini.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengawal secara serius proses pembentukan dan realisasi BPJS. Masyarakat menginginkan agar jaminan sosial yang tercipta sesuai dengan amanat undang-undang dan tafsir pancasila yang ada. Oleh karena itu, pengawalan ini harus terus dilakukan hingga nanti mulai bekerjanya BPJS di Indonesia. Berjalannya BPJS ini mengindikasikan sudah berjalannya sistem jaminan sosial di Indonesia.

Selanjutnya pemerintah dan juga masyarakat mulai untuk menyosialisasikan BPJS ini ke seluruh elemen masyarakat. Hal ini menjadi sangat urgen karena BPJS langsung berhubungan langsung dengan elemen masyarakat. Tidak dimulainya sosialisasi dini, akan berimbas pada ketidakpahaman bahkan penolakan dari masyarakat.

Terakhir, evaluasi akan kinerja lembaga penyelenggara UU BPJS menjadi hal yang mutlak ada. Evaluasi utamanya berangkat dari pihak yang memiliki otoritas dalam pengawasan jalannya UU BPJS. Masyarakat pun dapat berperan dalam hal ini. Evaluasi berperan dalam menajamkan pisau pelaksanaan UU. Masyarakat kita sudah terlalu lama menunggu bangunnya pelaksanaan jaminan sosial yang adil dan bermartabat dari mati surinya.


[1] William, Change. (1997). The dignity of the human person in pancasila and the church’s social doctrine : an ethical comparative study. Quezon City : Claretian Publication