Tags

, , , , ,

Banyak masyarakat yang semakin tercekik dengan harga pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah. Melambungnya biaya pendidikan membuat mereka semakin kesulitan dalam menunaikan hajatan tersebut. Harga yang tinggi tidak lain karena konsep pendidikan abal-abal yang dirumuskan oleh pemerintah. Pendidikan yang sejatinya menjadi konsumsi semua kalangan, sekarang berubah hanya untuk kalangan tertentu saja.

Kejadian ini dapat kita temui pada saat lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA). Konsep pendidikan abal-abal tersebut seperti Sekolah Standar Nasional (SSN) atau Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) hanya menjadi cover untuk menaikkan biaya pendidikan di SMA. Konsep pendidikan ini malah mempersulit masyarakat untuk melanjutkan ke sekolah kejenjang tersebut.

Data Badan Pusat Statistic (BPS) 2010 tentang pendidikan menyebutkan, terdapat 43.99 % dari total keseluruhan remaja di indonesia yang tidak melanjutkan pendidikannya ke bangku SMA. Data tersebut perlu dicermati kembali karena realitasnya pasti lebih banyak dari data tersebut.

Indonesia adalah negara yang berkembang. Masyarakat yang tinggal di dalamnyapun beragam, salah satunya dari taraf ekonomi. Dapat kita analisis bahwa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membuat konsep pendidikan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Lebih dari itu, konsep pendidikan yang dibuat juga harus bisa menciptakan keadilan sosial. Sehingga konsep pendidikan kerakyatan adalah solusi yang tepat untuk diterapakan di SMA.

 

Skema Pendidikan Kerakyatan

Pendidikan kerakyatan menerapkan prinsip keadilan sosial, terutama pada pembiayaan. Setiap siswa dibebankan pembiayaan sesuai dengan kemampuan perekonomian keluarganya. Besar penghasilan orangtuanya perbulan menjadi penentu biaya pendidikan yang harus mereka keluarkan tiap bulannya.

Siswa SMA yang berasal dari keluarga menengah keatas diwajibkan untuk memberikan kontribusi lebih. Yaitu dengan membayar pendidikan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tingginya harga pendidikan yang mereka dapatkan, bukanlah sebuah permasalahan karena sejalan dengan tingginya pemasukkan keluarga.

Selanjutnya siswa yang berasal dari kelas menengah bawah tetap diwajibkan untuk membayar. Besar biaya yang dibayar disesuaikan juga dengan pendapatan keluarganya tiap bulan. Yang pasti biayanya sangat rendah.

Sebenarnya siswa dari kalangan bawah tersebut bisa saja mendapatkan pendidikan secara gratis atau tidak bayar. Tetapi pembayaran yang diwajibkan ada tujuan lain. Pembayaran tersebut adalah bentuk komitmen agar mereka tidak menganggap pendidikan itu remeh. Jika pendidikan digratiskan, ada peluang mereka akan menyia-nyiakan pendidikan yang diberikan. Sehingga terkadang pendidikan yang gratis itu sering tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan kondisi seperti yang digambarkan diatas, maka akan terjadi keseriusan dalam pembelajaran. Siswa yang berasal dari kalangan atas akan sadar bahwa mereka membayar mahal pendidikannya. Bayaran yang mahal ini akan membuat siswa serius dalam menempuh pendidikan di sekolah. Begitu juga dengan mereka yang berasal dari kalangan menengah bawah. Mereka juga akan serius dalam bersekolah, karena mereka sekolah tidak gratis. Mereka tetap bayar dengan harga rendah. Sehingga proses pembayaran inilah yang akan menyadarkan mereka bahwa sangat susah untuk mendapatkan pendidikan dan membuat siswa tersebut juga serius dalam belajar.

 

Keadilan dalam manajemen sekolah

Keadilan sosial juga akan tercipta pada setiap sekolah yang ada di dalam suatu daerah tertentu, baik itu kabupaten atau kota. Sistem ini mengantisipasi budaya monopoli siswa yang berlatar belakang “kaya”.

Banyak ditemukan sekolah yang berlomba-lomba melakukan pencitraan dengan tujuan menarik minat siswa masuk sekolah tersebut. Dilain hal, sekolah itu meninggikan harga pendidikan yang ditawarkan. Pandangan yang tercipta adalah sekolah dengan citra yang bagus hanya untuk mereka yang kaya. Sehingga sekolah berlomba-lomba melakukan pencitraan untuk meraup keuntungan yang didapatkan dengan meningkatkan harga pendidikan yang mereka tawarkan.

Antisipasinya adalah, sekolah yang mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi, memberikan subsidi kepada sekolah yang pendapatannya tergolong rendah. Subsidi ini bertujuan untuk membantu kekurangan dana yang dialami oleh sekolah yang pemasukkannya rendah tersebut. Pemasukkan rendah itu sudah jelas dikarenakan rata-rata tingkat ekonomi siswa di sekolah tersebut rendah.

Proses subsidi silang antar sekolah ini diharapkan mampu memajukan setiap sekolah yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Sekolah yang memiliki pemasukkan dana lebih, memberikan sebagian untuk sekolah yang pemasukannya kurang. Sehingga setiap sekolah tidak akan kekurangan dalam sisi finansial.

 

Peran Pemerintah

Syarat berjalannya konsep pendidikan kerakayatan ini adalah peran aktif dari pemerintah daerah. Fungsi ini bisa dijalankan pemerintah melalui dinas pendidikan kabupaten setempat.

Peran utama pemerintah adalah memonitoring keadaan setiap sekolah yang mereka naungi. Bukan hanya memonitoring, tetapi ikut terlibat dalam masalah penganggaran di sekolah tersebut. Saat sekolah mengalami permasalahan anggaran, pemerintah bisa menjadi fasilitator sekolah tersebut untuk berkoordinasi dengan sekolah lain. Sehingga peran pemerintah disini memang sangat penting agar konsep pendidikan kerakyatan ini bisa berjalan dengan baik.